LenteraTimes.com - Banyak orang yang tidak paham fakta adanya fatwa resolusi jihad 22 Oktober 1945 karena tidak ditulis dalam buku sejarah di sekolah. Ada apa sebenarnya?
Nahdlatul Ulama (NU) memiliki peran yang sangat penting dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu peran penting itu ketika Pendiri NU Hadratusyekh Hasyim Asy’ari mencetuskan fatwa yang mewajibkan warga negara dalam jarak tertentu untuk melawan pasukan Netherlands Indies Civil Administration (NICA).
Fatwa monumental yang di kemudian hari dikenal dengan Resolusi Jihad itu memunculkan lahirnya peristiwa 10 November di Surabaya. Sehingga jika tidak ada Resolusi Jihad, maka tidak akan ada Hari Pahlawan.
Tidak ada Hari Pahlawan kalau tidak ada Resolusi Jihad. Bagi NU agama dan negara tidak bertentangan, bahkan satu sama lain saling menguatkan. Jargon Hadratussyekh Hasyim Asy’ari ‘hubbul wathan minal iman’ pun menjadi semangat beragama dan bernegara.
Sejarah pertempuran 10 November, awalnya tidak ada yang mau mengakui fatwa & resolusi jihad itu pernah ada. Bung Tomo yang pidato teriak-teriak, dalam bukunya juga tidak pernah menyebutkan bahwa fatwa & resolusi jihad pernah ada. Laporan tulisan mayor Jendral Sungkono juga tidak menyebut pernah ada fatwa dan resolusi jihad. Karena itu banyak orang menganggap fatwa dan resolusi jihad itu hanya dongeng dan ceritanya orang NU saja.
Saat penulis sejarah Indonesia menyatakan fatwa dan resolusi jihad tidak ada, KH Agus Sunyoto menemukan tulisan sejarawan Amerika, Frederik Anderson. Dalam tulisanya tentang penjajahan Jepang di Indonesia tahun 1942 sampai 1945, ia menulis begini:
22 Oktober 1945 pernah ada resolusi jihad yg dikeluarkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Surabaya. Tanggal 27 Oktober, Koran Kedaulatan Rakyat juga memuat lengkap resolusi jihad. Koran Suara Masyarakat di Jakarta, juga memuat resolusi jihad.
Peristiwa ini ada, sekalipun orang Indonesia tidak mau menulisnya, karena menganggap NU yang mengeluarkan fatwa sebagai golongan lapisan bawah. Sejarah dikebiri. Dokumen-dokumen lama yang sebagian besar berbahasa Belanda, Inggris, Perancis, Jepang, dan sebagainya, dibongkar.
Patahlah semua anutan doktor sejarah yang menyatakan NU tidak punya peran apa-apa terhadap kemerdekaan. Ketika Indonesia pertama kali merdeka 1945, kita gak punya tentara. Baru dua bulan kemudian ada tentara. Agustus, September, lalu pada 5 Oktober dibentuk tentara keamanan rakyat (TKR).
Sebelum pertempuran 10 November, ternyata ada perang 4 hari di Surabaya. Tanggal 26, 27, 28, 29 Oktober 1945. Kok ‘ujug-ujug’ muncul perang 4 hari di ceritanya gimana? Jawabnya: Karena sebelum tanggal 26 Oktober, Surabaya bergolak, setelah ada fatwa resolusi jihad PBNU pada tanggal 22 Oktober yang kini diperingati sebagai Hari Santri.
Tentara Inggris sendiri aslinya tidak pernah berfikir akan perang dan bertempur dengan penduduk Surabaya. Perang selesai kok, begitu pikirnya. Tapi karena masyarakat Surabaya terpengaruh fatwa dan resolusi jihad, mereka siap nyerang Inggris yang waktu itu mendarat di Surabaya.
Sejarah inilah yang selama ini ditutupi. Jika resolusi jihad ditutupi, orang yang membaca sekilas peristiwa 10 November akan menyebut tentara Inggris ‘ora waras’. Ngapain Ngebomi kota Surabaya tanpa sebab? Tapi kalau melihat rangkaian ini dari resolusi jihad, baru masuk akal. “O ya, marah mereka karena jenderal dan pasukannya dibunuh arek-arek Bonek Suroboyo,”.
Fatwa Jihad muncul karena Presiden Soekarno meminta fatwa kepada PBNU: apa yg harus dilakukan warga Negara Indonesia kalau diserang musuh mengingat Belanda ingin kembali menguasai. Bung Karno juga menyatakan bagaimana cara agar Negara Indonesia diakui dunia. Sejak diproklamasikan 17 Agustus 1945 dan dibentuk 18 Agustus 1945, tidak ada satupun negara di dunia yang mau mengakui.
Oleh dunia, Indonesia diberitakan sebagai Negara boneka bikinan Jepang. Bukan atas kehendak rakyat. Artinya, Indonesia disebut sebagai negara yang tidak dibela rakyat. Fatwa dan Resolusi Jihad lalu dimunculkan oleh PBNU. Gara-gara itu, Inggris yang mau datang 25 Oktober tidak diperbolehkan masuk Surabaya karena penduduk Surabaya sudah siap perang.
