Rudy Susmanto Gagas Program Satu Desa Satu Sarjana, Bantuan Keuangan Desa Bukan Cuma untuk Infrastruktur

LENTERATIMES.COM - Bakal calon bupati Bogor Rudy Susmanto menggagas program Satu Desa Satu Sarjana jika dipercaya rakyat mengemban amanah sebagai bupati Bogor.

Bahkan, pria yang juga menjabat ketua DPRD Kabupaten Bogor ini ingin bantuan keuangan desa atau yang selama ini dikenal dengan program Satu Miliar Satu Desa (Samisade) bisa digunakan tak hanya untuk membangun infrastruktur.

Hal itu disampaikan Rudy Susmanto saat diskusi media bertajuk Akademisi Mengawal 100 Hari DPRD Kabupaten Bogor di ITB Vinus, Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis, 5 September 2024.

Program satu desa satu sarjana itu bukan programnya DPRD tapi programnya Rudy Susmanto. Jadi kita sedang membuat sebuah kajian terkait bantuan keuangan infrastruktur desa untuk kita hapus, menjadi bantuan keuangan desa, jadi kita hapus infrastrukturnya," ujar Rudy Susmanto.

Dengan demikian, selain untuk beasiswa sarjana, bantuan keuangan desa juga dapat digunakan untuk sektor perekonomian dan lainnya.

Menurutnya, program tersebut bukan hanya mimpi bersama, tetapi juga menjadi sebuah perencanaan yang sedang dalam proses kajian.

Harapannya, program tersebut bisa direalisasi pada 2026 nanti.

"Kita sedang dalam membuat kajiannya di Bappedalitbang 2024. Mudah-mudahan kita dapat merealisasikannya di 2026," harap Rudy Susmanto.

Bakal calon Bupati Bogor Rudy Susmanto saat diskusi media di ITB Vinus Bogor, Kamis, 5 September 2024. (Ist)

Untuk besaran anggarannya, Rudy Susmanto mengaku akan dilihat sesuai kemampuan keuangan daerah.

Yang jelas, ia menginginkan anggaran untuk desa itu bisa ditingkatkan hingga ke angka Rp1,5 miliar per tahun.

"Bantuan keuangan desa rencana nilainya kita sedang mengkaji sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, apakah bisa kita masuk ke tahapan berikutnya yaitu satu setengah miliar untuk desa," ungkapnya.

"Batasan anggaran tentunya nanti hasil kajiannya itu sebagai landasan kita untuk mengetahui sebuah kebijakan. Jadi, kebijakan apapun yang dibuat tentu melalui tahapan-tahapan kajian terlebih dahulu, jangan inginnya pemangku kebijakan, tapi sesuai dengan kajian dari para akademisi, kelompok-kelompok masyarakat yang ada," pungkas Rudy Susmanto