Keren, Pemkab Bogor Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum Terbaik Kedua Tingkat Nasional

LENTERATIMES.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor meraih penghargaan Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024 dari Kementerian Hukum di Kampus Politeknik Pengayoman Kota Tangerang, Banten, Senin, 16 Desember 2024.

Penghargaan diberikan karena berdasarkan penilaian yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, nilai reformasi hukum Pemkab Bogor sebesar 99,82 persen dengan nilai A atau istimewa.

Nilai ini diperoleh dari hasil penilaian terhadap empat variabel dan indikator.

Pertama, memperkuat koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk menentukan harmonisasi regulasi.

Kedua, kompetensi perancang Peraturan Perundang-undangan berkualitas. Ketiga, penilaian berkaitan dengan kualitas deregulasi berbagai Peraturan Perundang-undangan (Per-UU), berdasarkan hasil review dijadikan kebijakan analisis dan evaluasi terhadap pembentukan Per-UU.

Lalu variabel terakhir adalah penilaian penataan data base Per-UU dalam melakukan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang terintegrasi sesuai dengan standar pengelolaan JDIH.

"Hari ini Pemkab Bogor mendapatkan penghargaan terbaik kedua tingkat nasional untuk Indeks Reformasi Hukum, ini merupakan salah satu berkaitan dengan Reformasi Birokrasi. Prestasi ini menunjukan bahwa Kabupaten Bogor sudah taat hukum dan menjadikan hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah," kata Pj Bupati Bogor.

Ia juga mengajak seluruh jajarannya dan pihak terkait mempertahankan capaian ini dan meningkatkannya agar semakin baik ke depannya.

"Tertibnya hukum, tertibnya pembentukan produk hukum dan tertib dalam penyelenggaraan hukum dan penyusunan regulasi karena indeks reformasi ini berkaitan dengan regulasi dan deregulasi dan peningkatan penguatan hukum," sambungnya.

Baginya, prestasi ini merupakan satu hal yang membanggakan karena Pemkab Bogor menjadi kabupaten terbaik kedua tingkat nasional dalam reformasi hukum.

Secara tidak langsung, Pj Bupati Bogor melihat ini akan berdampak terhadap penilaian reformasi birokrasi Kabupaten Bogor.

"Insyaallah tahun depan akan meningkat nilai reformasi birokrasi Kabupaten Bogor,” harap Pj Bupati Bogor.

Sementara itu, Kepala Bagian Perundang-undangan Setda Kabupaten Bogor Adi mengatakan, penilaian Indeks Reformasi Hukum di Kabupaten Bogor adalah untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi yang kapabel sesuai dengan sasaran roadmap reformasi birokrasi.

"Tentunya ini merupakan hasil kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas yang memang dilakukan oleh tim, baik yang dilakukan bagian Per-UU, tim indeks reformasi hukum, tim asesor dan Perangkat Daerah yang terkait dengan indeks penilaian reformasi hukum ini," pungkasnya.***