Bupati Bogor Teken MOU Penanganan Banjir Bersama Gubernur Jabar, BBWS, dan PSDA

LENTERATIMES.COM - Bupati Bogor, Rudy Susmanto, resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA). Penandatanganan berlangsung di Pendopo Bupati Cianjur, Selasa (12/08/25).

Kerja sama ini bertujuan memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam upaya penanganan banjir di Kabupaten Bogor.

Melalui kesepakatan tersebut, Pemkab Bogor kini memiliki kewenangan langsung melakukan normalisasi sungai dan setu dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Baca Juga: Rudy Susmanto Lantik Tujuh Pejabat Eselon II untuk Perkuat Kinerja Pemkab Bogor

“Agenda hari ini adalah penandatanganan kerja sama MoU dengan Gubernur Jawa Barat, BBWS, dan PSDA untuk menindaklanjuti penanganan banjir di Kabupaten Bogor,” ujar Rudy Susmanto.

Ia menegaskan, selama ini upaya yang dilakukan baru sebatas penanganan korban dan kerusakan rumah, belum menyentuh akar masalah.

Dengan MoU ini, normalisasi sungai dan setu dapat dilakukan dengan payung hukum yang jelas melalui APBD.

Baca Juga: Sekda Ajat: PWRI Harus Jadi Jalan Kebaikan bagi Anggota

Bupati menambahkan, langkah tersebut diharapkan menjadi solusi jangka panjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melibatkan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten sesuai kewenangan masing-masing.

Dengan adanya kesepakatan ini, Pemkab Bogor berharap penanganan banjir bisa lebih cepat, terintegrasi, dan menyelesaikan persoalan mendasar demi keselamatan serta kesejahteraan masyarakat.

Selain penandatanganan MoU, Rudy Susmanto juga menanggapi keluhan mahasiswa IPB terkait masalah infrastruktur di Dramaga.

Baca Juga: Melalui Kunjungan Kerja, Bupati Rudy Susmanto Apresiasi Gebyar Pelayanan Publik Terpadu di Cibinong

Ia menyebut telah menerima laporan soal kerusakan jalan di Lingkar IPB dan kemacetan di Simpang Tiga Dramaga akibat aktivitas angkutan kota.

“Kami sudah meminta Dinas Perhubungan, Bappedalitbang, dan stakeholder terkait untuk duduk bersama, membuat kajian, serta merumuskan langkah penanganan macet. Mudah-mudahan dalam 1–2 minggu ke depan sudah ada hasil dan langkah nyata yang bisa kita lakukan bersama,” tandasnya.