LENTERATIMES.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor lewat Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (Bappenda) meluncurkan aplikasi Lapor Pak.
Lapor Pak merupakan kepanjangan dari Laporan Potensi Retribusi dan Pajak.
Aplikasi Lapor Pak diluncurkan saat legiatan Gelar Anugerah Pajak Kabupaten Bogor 2023 di Pullman Ciawi, Kamis 19 Oktober 2023.
Bupati Bogor Iwan Setiawan mengapresiasi inovasi aplikasi Lapor Pak.
Lewat aplikasi digital ini, desa dan kelurahan lebih mudah melaporkan perkembangan potensi pendaptan asli daerah (PAD) di wilayahnya secara berkelanjutan, akurat dan akuntabel.
“Pemerintah desa dan kelurahan harus mengenali, menggali dan melaporkan potensi pajak dan retribusi daerahnya. Semakin besar potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah nya maka semakin besar potensi BHPRD yang akan diterima desa serta menjadi pertimbangan dalam penganggaran pelaksanaan pembangunan di kelurahan,” kata Iwan Setiawan.
Di tempat yang sama, mewakili Pj Gubernur Jawa Barat, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jabar, Hery Antasari mengatakan, aplikasi Lapor Pak membuktikan kesiapan Kabupaten Bogor untuk menjadi yang paling depan dalam pelaksanaan UU Nomor 1 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
"Dimana pendataan terkait potensi sangat penting dilakukan," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bappenda Kabupaten Bogor, Arif Rahman menjelaskan, tantangan pemerintah daerah setiap tahun dalam mengoptimalisasikan pendapatan daerah tidaklah mudah, dibutuhkan peran serta semua pihak.
Salah satu sektor penerimaan yang memberikan kontribusi besar pada pendapatan daerah Kabupaten Bogor adalah dari sektor pajak.
“Alhamdulillah, sampai dengan tanggal 16 oktober 2023 untuk pajak daerah, telah terealisasi sebesar Rp2,2 triliun lebih atau sekitar 89.40 persen dari target sebesar Rp2,5 triliun. Untuk itu, Pemkab Bogor merasa perlu memberikan apresiasi dan penghargaan kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusinya terhadap pencapaian target penerimaan pajak daerah,” jelas Arif.
Anugerah pajak ini diharapkan dapat memotivasi wajib pajak, kepala desa, lurah, PPAT, PPATS, camat, instansi vertikal, lembaga, organisasi, atau pihak lain yang membantu pemungutan pajak untuk terus berperan aktif dalam upaya pemungutan pajak daerah.
“Sehingga peran masyarakat sebagai salah satu pilar pembangunan, menjadi sangat penting dan sangat dihargai,” tandasnya.***