LENTERATIMES.COM - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji meminta pemerintah tidak gegabah dalam mengimplementasikan program makan siang gratis yang diusung pasangan Prabowo - Gibran.
Permintaan tersebut bukan tanpa alasan. Sebab meski presiden terpilih belum dilantik dan diresmikan, pemerintah dianggap nekat untuk memulai program makan siang gratis.
Kondisi ini mengakibatkan pro dan kontra terjadi di masyarakat.
Baca Juga: Iriana Jokowi Tanam Cabai di Alun-alun Cirimekar, Istri AHY juga Ikut
Kornas JPPI, Ubaid Matraji mengatakan, pemerintah juga perlu memikirkan ulang apakah program makan siang gratis harus dilaksanakan secepat ini.
Pemerintah diminta tidak hanya mengejar populisme karena terikat dengan janji-janji kampanye, tetapi harus memikirkan dampak dan mana yang seharusnya menjadi skala perioritas yang mendesak yang harus diatasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
Untuk itu, JPPI memberikan beberapa catatan terkait program makan siang gratis.
Baca Juga: Teman Nggak Tau Diri, Minta Diantar Kondangan Malah Bawa Kabur Motor Teman
"Pertama, tujuan program ini masih belum jelas. Ini program sebenarnya tujuannya apa? Beragam kabar yang masih simpang-siur yang diterima masyarakat. Ada yang bilang untuk pencegahan stunting, pemenuhan gizi, tambahan makan siang, dan lain sebagainya," kata Ubaid, Senin, 4 Maret 2024.
Jika untuk pencegahan stunting, JPPI menilai program ini tidak ada manfaatnya. Jika untuk program pencegahan stunting, maka peruntukannya adalah untuk ibu hamil dan anak hingga usia dua tahun.
"Jika untuk pemenuhan gizi, apa artinya makan siang, jika anak-anak itu berangkat sekolah dengan perut kosong tidak sarapan, lalu malamnya makan mie atau seblak? Maka makan siang untuk pemenuhan gizi ini tidak ada artinya," sambungnya.
Baca Juga: 7 Tips Berpakaian Modis untuk Hijabers Saat Liburan di Pantai
Kedua, program makan siang gratis ini dianggap membuat biaya pendidikan tambah mahal. Jika dipaksa untuk diimplementasikan, dikhawatirkan akan menjadi beban anggaran dan menambah utang negara.
Akibatnya, tarif biaya pendidikan kian mahal dan tak terjangkau. Banyak Masyarakat menjerit soal biaya pendidikan dan belum terlaksananya program wajib belajar 12 tahun secara bebas biaya.