Jakarta, LenteraTimes.com - Belakangan ini rencana pergantian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan robot kecerdasan buatan atau artificial inteligence (AI) tengah jadi momok menakutkan bagi sebagian masyarakat.
Pasalnya, rencana tersebut nampak semakin jelas akan terjadi. Jumlah penerimaan PNS setiap tahun terus berkurang, itu artinya akan ada kemungkinan jika nantinya profesi PNS tidak lagi dibutuhkan.
Dilihat dari buku statistik ASN per Juni 2021, jumlah PNS memang mengalami penurunan sejak tahun 2016. Jumlah PNS berstatus aktif per 30 Juni 2021 adalah 4.081.824 atau mengalami penurunan 3,33% dibandingkan dengan 31 Desember 2020.
"Jadi (PNS digantikan robot), ke depannya pemerintah akan menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan kepada publik. Jumlah PNS tidak akan gemuk dan akan dikurangi secara bertahap," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum Dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Satya Pratama, Minggu (28/11/2021).
Dengan digantikan robot, maka jumlah PNS akan lebih dirampingkan. Wacana tersebut muncul seiringan dengan rencana BKN yang akan lebih banyak memanfaatkan kemajuan teknologi kedepannya. Akan ada banyak tugas-tugas yang selama ini dilakoni oleh manusia, bakal dikerjakan oleh robot.
"Ini bukan barang yang sulit. Barang yang mudah dan memudahkan kita untuk memutuskan sebagai pimpinan di daerah maupun nasional," ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) di depan seluruh kementerian/lembaga saat memberikan pengarahan dalam pembukaan Musrenbangnas RPJMN 2020-2024 pada Desember 2019 lalu.
Menurut Jokowi, menggunakan robot AI justru lebih baik dari pada PNS menjadi beban dalam APBN. Disamping itu, hal tersebut mampu menciptakan birokrasi yang sederhana dan bermanfaat bagi masyarakat.
Di sisi lain, meski ada pergantian pelaksanaan tugas dan fungsi eselon III dan IV dengan AI, namun hal ini tak serta merta membuat penghasilan para PNS di posisi itu akan berkurang.
"Kami tidak ingin potong income, pendapatan dari PNS kita, yang dibutuhkan adalah kecepatan membuat kebijakan, memutuskan di lapangan, karena perubahan yg cepat, pemerintahan yang fleksibel itu dibutuhkan," tambah Jokowi.
