• Jumat, 9 Desember 2022

Dokter, Perawat, hingga Bidan se-Bogor Raya Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law

- Selasa, 22 November 2022 | 23:06 WIB
Organisasi profesi kesehatan se-Bogor Raya menolak pengesahan RUU Kesehatan Omnibus Law. (Arifin/lenteratimes.com)
Organisasi profesi kesehatan se-Bogor Raya menolak pengesahan RUU Kesehatan Omnibus Law. (Arifin/lenteratimes.com)

LENTERATIMES.COM - Sejumlah organisasi profesi kesehatan se-Bogor Raya menyatakan sikap menolak Rancangan Undang-undang (RUU) kesehatan Omnibus Law. Mereka juga mendesak pembahasan RUU tersebut dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas)

Pernyataan sikap tersebut disampaikan lewat konferensi pers penolakan RUU kesehatan yang digelar di Sekretariat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Bogor, Cibinong, Selasa (22/11).

Konferensi pers penolakan RUU kesehatan Omnibus Law tersebut diikuti organisasi profesi dan asosiasi kesehatan yang ada di kota dan Kabupaten Bogor. Di antaranya IDI, Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI).

Selain itu, ada juga Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia (PATELKI), Ikatan Apoteket Indonesia (IAI), Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia (PTGMI), Perhimpunan Profesional Kesehatan Muslim Indonesia (PROKAMI) dan Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN) yang ikut menolak RUU kesehatan Omnibus Law.

Ketua IDI Kabupaten Bogor, dr Kornadi mengatakan, RUU kesehatan Omnibus Law akan menghilangkan delapan dari Undang-Undang yang ada, termasuk UU Kedokteran, UU Keperawatan, dan UU Kebidanan yang sudah berjalan selama ini.

"Bila organisasi profesi tidak diberikan wewenang untuk mengontrol, otomatis ini menjadi bencana bagi masyarakat karena ketidakadaan kontrol mutu terhadap profesi," ujar dr Kornadi.

Di tempat yang sama, Ketua PPNI Kabupaten Bogor Jajat Sudrajat menyarankan agar pemerintah lebih memprioritaskan UU yang lemah seperti UU Kekarantinaan dan Wabah dibanding mengesahkan RUU kesehatan Omnibus Law. UU Kesehatan yang sudah ada saat ini dianggapnya sudah cukup mengatur profesi di bidang kesehatan.

"Hendaknya pemerintah memprioritaskan UU yang lemah, contoh UU terkait kekarantinaan dan wabah yang sudah terbukti bahwa UU tersebut tidak bisa memberikan solusi terhadap pandemi yang kita hadapi kemarin," kata Jajat.

Dalam pernyataan sikapnya, organisasi profesi dan asosiasi kesehatan Bogor Raya juga mendukung perbaikan sistem kesehatan enam pilar secara komperhensif, baik di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan yang telah dirancangkan pemerintah.

Selanjutnya, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan organisasi-organisasi profesi kesehatan dalam setiap kebijakan di bidang kesehatan.

Mereka juga mendukung perbaikan birokrasi setiap aspek pelayanan di bidang Kesehatan dengan melibatkan organisasi profesi kesehatan terkait, sehingga keselamatan masyarakat penerima pelayanan Kesejatan tetap diutamakan.

Organisasi profesi juga menuntut kebijakan kesehatan untuk mengedepankan jaminan hak kesehatan terhadap masyarakat, yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya yang bertanggung jawab.

Tak kalah penting, organisasi profesi ini juga bersepakat dalam pembahasan RUU kesehatan Omnibus Law tidak menghapuskan UU yang mengatur tentang profesi kesehatan dan mendorong pemerintah maupan DPR lebih aktif melibatkan organisasi profesi kesehatan dalam memperbaiki sistem kesehatan.

Di sela-sela konferensi pers, organisasi profesi kesehatan juga sempat mendoakan korban gempa Cianjur. Mereka juga menerjunkan tim untuk membantu penanganan pasca-bencana. ***

Editor: Nur Arifin.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

RKHUP: Ganggu Tetangga di Malam Hari Denda 10 Juta!

Rabu, 7 Desember 2022 | 12:55 WIB
X