METROPOLITAN.ID - Pj Bupati Bogor Bachril Bakri menegaskan agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) menjaga netralitas dan memberikan keadilan pada seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaran Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor.
Hal itu disampaikan Pj Bupati Bogor saat memimpin apel pagi sekaligus Penandatanganan Pakta Integritas Netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada 2024 di halaman kantor Setda Cibinong, Senin, 4 November 2024.
"Kami tegaskan kepada seluruh ASN Pemkab Bogor untuk menjaga netralitas dan memberikan keadilan pada seluruh pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor. Kita sudah ada regulasi jelas bahwa ASN itu harus netral, tidak memihak kepada siapapun, dan juga tidak memihak atau membantu siapapun," tegas Pj Bupati Bogor.
Menurutnya, Pilkada 2024 tinggal menghitung hari. Persiapan dan pelaksanaan juga sudah dilakukan karena fungsi pemerintah daerah adalah mendukung dan mempersiapkan segala sesuatunya.
"Kita sudah membantu KPU dan Bawaslu juga memfasilitasi dukungan-dukungan lain. Termasuk nanti mengawal suksesi distribusi logistik untuk memastikan dapat terdistribusi dengan baik ke tempat pemungutan suara. Saya juga sudah cek langsung kesiapan logistik ke gudang KPU untuk sortir dan lipat, serta sekaligus menghitung kertas suara, memisahkan kertas suara mana yang rusak, mana yang baik, yang bisa digunakan," sambungnya.
Pj Bupati Bogoe juga meminta seluruh ASN untuk mendukung suksesi Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor.
Akan ada sekitar 7.908 TPS dan 72.000 KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang tersebar di seluruh Kabupaten Bogor.
Selain mendorong terwujudnya suksesi Pilkada 2024, Pemkab Bogor juga bertugas meningkatkan partisipasi pemilih dengan mengajak seluruh masyarakat datang ke TPS.
"Tapi jangan sampai ada yang dipengaruhi masalah pilihan, silakan mereka memilih sesuai hati nuraninya masing-masing," terang Pj Bupati Bogor.
Untuk memastikan pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan dengan damai, ia juga menugaskan pejabat Eselon II untuk memonitor, mengawasi dan melihat pelaksanaan Pilkada 2024.
"Kita akan turunkan seluruh Pejabat Eselon II menjadi koordinator di tiap kecamatan, untuk mengawasi, mencermati dan melihat seluruh penyelenggaraan juga memberikan solusi apabila ada kendala atau permasalahan yang ditemukan pada saat pelaksanaan Pilkada," pungkasnya.***