Bawaslu Bogor Diminta Tindak Tegas ASN yang Tak Netral di Pilkada 2024

LENTERATIMES.COM - Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bogor menindak tegas jika ada ASN di lingkungan Pemkab Bogor yang terlibat politik praktis di Pilkada 2024.

Hal itu disampaikan Pj Bupati Bogor usai pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hasil seleksi KPU Kabupaten Bogor di Hotel Lorin Sentul Babakanmadang, Kabupaten Bogor, Kamis, 16 Mei 2024.

Pj Bupati Bogor mengingatkan kepada seluruh ASN, pimpinan perangkat daerah, camat bersama jajaran, kepala desa dan lurah, untuk memposisikan diri pada posisi netral.

Hal itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pada Pilkada mendatang.

"Saya sudah sampaikan kepada Bawaslu jika ditemukan ada penyelenggara negara, terutama dari Pemerintah Kabupaten Bogor yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kegiatan politik praktis, dan didukung dengan bukti yang kuat, maka jangan segan menegakkan aturan," kata Asmawa Tosepu.

Dalam kesempatan itu, Pj Bupati Bogor juga berpesan kepada 200 anggota PPK yang baru dilantik agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, adil, dan netral dalam mengawal pesta demokrasi di Kabupaten Bogor.

Menurut Pj Bupati Bogor, PPK menjadi ujung tombak suksesi pelaksanaan Pilkada

"PPK juga harus aktif berkolaborasi dan bersinergi, baik yang sifatnya hirarki ke KPU, kemudian dengan Panwas Kecamatan dan Forkopimcam," pesan Pj Bupati Bogor.

Usai resmi dilantik, PPK juga diminta segera melaksanakan tugas, salah satunya melakukan sosialisasi berkaitan dengan tahapan-tahapan Pilkada di Kabupaten Bogor kepada masyarakat.

Tunjuannya, untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor.

"Saya juga berpesan kepada personil PPK untuk lebih hati-hati, lebih cermat, lebih teliti dan tertib dalam rangka penata usaha atau administrasi keuangan, karena jangan sampai menjadi bermasalah di kemudian hari," tandasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Bogor Muhammad Adi Kurnia mengatakan, Pilkada Serentak 2024 akan berlangsung pada 27 November 2024 dan memiliki tantangan yang besar.

Menurutnya, PPK merupakan kepanjangan tangan KPU di tingkat kecamatan sehingga integritas dan komitmen kuat PPK sangat menentukan suksesnya pesta demokrasi yang akan dilaksanakan nanti.

"Maka saya minta teman-teman PPK untuk berkomitmen mensukseskan Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor," kata Adi Kurnia usai pelantikan.

Adi Kurnia menjelaskan, Kabupaten Bogor memiliki daftar pemilih tetap (DPT) terbesar se-Indonesia dan kemungkinan bisa bertambah pada Pilkada mendatang.

Kondisi ini menjadi besar yang harus dihadapi bersama.