LENTERATIMES.COM - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengimbau agar tidak ada pihak yang mengintervensi pemilu dinilai sebatas imbauan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat.
Hal itu disampaikan Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, Kamis, 9 November 2023.
Ia menilai permintaan Presiden Jokowi yang cenderung imbauan tersebut tidaklah cukup.
“Namanya imbauan tentu tidak memiliki kekuatan mengikat untuk memaksa semua penyelenggara dan pihak-pihak terkait untuk tidak mengintervensi pemilu,” kata Jamiluddin.
Baca Juga: 12 Rekomendasi Jam Tangan Mewah, Investasi Berkelas Dalam Gaya dan Kemewahan
Ia memandang bahwa Presiden harus tegas dan konkret dengan menerbitkan payung hukum yang akan menjadi pegangan dan pedoman bagi seluruh alat negara untuk bersikap netral dalam Pemilu 2024.
Untuk itu, presiden harus tegas dengan mengeluarkan instruksi ke semua pihak yang berpotensi mengintervensi pemilu.
“Instruksi itu seyogyanya diikuti sanksi yang berat bagi pihak-pihak yang mengabaikan instruksi presiden,” ungkapnya.
Baca Juga: Daftar 8 Kota yang Memiliki Biaya Hidup Paling Mahal di Dunia
Menurut Jamiluddin, beberapa lembaga khusus berkenaan isu netralitas pemerintah, seperti BIN, TNI, Polri, kementerian, lembaga kepresidenan, dan pemerintah daerah perlu mendapat perhatian khusus.
Tujuannya, untuk memperoleh instruksi dari Presiden agar tetap netral karena berpotensi untuk mengintervensi pemilu, khususnya KPU dan Bawaslu.
Jika semua lembaga tersebut mendapat instruksi dari presiden, setidaknya mereka akan berpikir panjang untuk mengintervensi pemilu.
“Apalagi kalau sanksinya diberikan secara tegas kepada mereka yang melakukan pelanggaran,” ujarnya.
Baca Juga: MacBook Pro dengan M3 Max: Kelebihan dan Kekurangan
