Pj Bupati Bogor Lantik 67 Pejabat, Singgung Soal Pilkada 2024

LENTERATIMES.COM - Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu melantik sebanyak 67 pejabat administrator dan pejabat pengawas di Ruang Serbaguna I Sekretariat Daerah, Cibinong, Jumat, 31 Mei 2024.

Menurut Pj Bupati Bogor, evaluasi kinerja akan terus dilakukan untuk memastikan tugas dan fungsi pemerintahan berjalan dengan baik.

Menurut Pj Bupati Bogor, dalam pemerintahan yang dinamis, promosi, mutasi, dan rotasi merupakan suatu hal yang biasa yang dilaksanakan sebagai kebutuhan untuk meningkatkan kinerja organisasi pemerintahan maupun dalam rangka pengembangan karir Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Kinerja organisasi dilihat dari sejauh mana capaian program dan kegiatan, dan itu dapat diukur melalui realisasi anggaran. Saya harap dengan pelantikan hari ini ada perubahan signifikan dalam realisasi anggaran dan peningkatan capaian program kegiatan tersebut," kata Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu.

Saat ini, ia memgaku sedang melakukan evaluasi terhadap semua level jabatan, termasuk kepala dinas.

Salah satu ukuran pengawasannya adalah kinerja, ia tak ingin membiarkan serapan anggaran berjalan lambat.

Untuk itu, Pj Bupati Bogor meminta agar menghilangkan ego sektoral, tingkatkan koordinasi, sinergi dan kolaborasi, karena dalam sistem pemerintahan tidak ada superman melainkan super team.

"Saya minta yang hari ini dilantik untuk segera menyesuaikan di posisi yang baru, pahami tugas masing-masing dan langsung bekerja efektif agar tata kelola pemerintahan, pembangunan pemberdayaan dan pelayanan terhadap masyarakat berjalan lancar," pesannya.

Dalam kesempatan tersebut, Pj Bupati Bogor juga menyinggung soal Pilkada 2024.

Ia mengingatkan seluruh ASN agar senantiasa menjaga netralitas dengan tidak berpihak kepada pengaruh atau kepentingan manapun atau siapapun.

ASN harus memegang teguh fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Integritas ASN diukur melalui perilaku yang selaras dengan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, serta norma dan etika organisasi pemerintahan.

"Sehingga tata kelola pemerintahan semakin baik, marwah pemerintahan di mata masyarakat terjaga, dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah juga meningkat," pungkasnya.***