Pj Bupati Bogor Ikuti Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Oleh BPKP

METROPOLITAN.ID - Pj Bupati Bogor, Bachril Bakri mengikuti Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penghargaan pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat, Bandung, Rabu, 12 Februari 2025.

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Kemudian, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

"Hari ini kami menghadiri entry meeting evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2025 oleh BPKP. BPKP mulai bekerja di Kabupaten Bogor dari tanggal 12 Februari sampai 18 Maret, yakni 20 hari kerja. Akan ada beberapa hal yang akan dilakukan evaluasi, yaitu sektor pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan," ujar Pj Bupati Bogor Bachril Bakri.

Menurutnya, Tim BPKP akan melakukan penilaian efisiensi dan efektifitas terhadap perencanaan dan penganggaran APBD tahun 2025.

Hal ini akan diselaraskan dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.

Pj Bupati Bogor berharap seluruh Kepala Perangkat Daerah agar bersiap-siap untuk dapat memberikan penjelasan terkait dengan lima aspek yang akan dievaluasi BPKP.

"Mereka akan melakukan dengan sistem desk dan field evaluasi, ada juga evaluasi melalui dokumen, wawancara, dan observasi," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Adi Gemawan menjelaskan, Presiden Prabowo menginstruksikan untuk melaksanakan efisiensi anggaran.

BPKP bertugas untuk meninjau dan mengawasi pelaksanaan efisiensi yang dilaksanakan, agar memiliki pemahaman yang sama dalam perencanaan dan penganggaran.

"Optimalisasi, penghematan, efisiensi anggaran harus dilaksanakan, maka ini menjadi tugas kami untuk mengawasi. Peran kami membantu agar perencanaannya bisa sesuai dengan tujuan pembangunan," jelas Adi.

Adi mengatakan, Presiden Prabowo memberikan arahan agar tidak ada toleransi terhadap kebocoran anggaran, setiap rupiah yang dikeluarkan haruslah dirasakan manfaatnya untuk masyarakat yang membutuhkan.

Mewakili Pj Gubernur Jawa Barat, Inspektur Provinsi Jawa Barat Eni Rohyani menjelaskan, tahun ini merupakan awal mula pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang Provinsi Jabar.

Ada arahan Presiden Prabowo untuk melaksanakan efisiensi anggaran yang dituangkan dalam Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025.

"Arahan ini penting untuk dilaksanakan, dimana pemerintah harus hemat sehingga mengurangi kebocoran anggaran, mengurangi belanja yang tidak penting, maka kegiatan ini adalah tindak lanjut arahan Presiden," pungkasnya.

Ia menilai kegiatan ini dapat mengidentifikasi anggaran yang tidak efektif dan efisien, serta memetakan anggaran sesuai dengan arah perencanaan pembangunan.

Seluruh objek pengawasan wajib mengikuti atensi BPKP agar perencanaan dan penganggaran kedepan bisa lebih baik.***