LENTERATIMES.COM - Bupati Bogor, Rudy Susmanto, memimpin rapat persamaan persepsi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Akselerasi Pembangunan Perdesaan.
Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bupati Bogor, Jumat (03/10/25).
Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Asmin, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kepala Bappedalitbang, Kepala DPKPP, Kepala BKPSDM, Plt Kepala DLH, perwakilan Inspektorat, serta Ketua dan anggota Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bogor.
Baca Juga: Kabupaten Bogor Raih Dua Penghargaan Bergengsi di Musda Pramuka Jawa Barat XV
Dalam arahannya, Bupati Rudy menegaskan bahwa penyusunan Perbup dilakukan secara kolaboratif bersama berbagai pihak, termasuk perwakilan 40 DPK Apdesi se-Kabupaten Bogor. Tujuannya agar regulasi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat desa.
“Namun, kami juga menambahkan beberapa ruang bagi program non-infrastruktur, seperti minimal satu desa satu sarjana setiap tahun, pengelolaan sampah, pemberdayaan UMKM, hingga dukungan kegiatan sosial-keagamaan di tingkat desa,” jelas Rudy.
Rudy juga mengungkapkan rencana peningkatan plafon bantuan keuangan desa yang semula maksimal Rp1 miliar menjadi Rp1,5 miliar per desa per tahun.
Baca Juga: Bupati Bogor dan Kwarcab Pramuka Sabet Penghargaan dari Gerakan Pramuka Jawa Barat
Komposisi antara program infrastruktur dan non-infrastruktur masih akan dirumuskan lebih lanjut.
“Kita ingin perbup ini benar-benar aplikatif dan sesuai kebutuhan. Karena itu, masukan dari kepala desa dan jajaran Apdesi sangat penting. Jangan sampai ada aturan yang justru melampaui kewenangan atau bertentangan dengan regulasi di atasnya,” tegasnya.
Selain itu, Bupati Bogor menekankan bahwa desa adalah ujung tombak percepatan pembangunan Kabupaten Bogor.
Baca Juga: Rudy Susmanto Lantik 63 Pejabat, 247 PPPK, dan Serahkan SK CPNS
Menurutnya, dukungan pemerintah desa menjadi kunci sukses pembangunan daerah.
“Kalau kita ingin percepatan pembangunan, maka kuncinya ada pada pemerintah desa, RT, RW, dan para kepala desa. Dukungan dari mereka sangat penting agar pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia bisa berjalan optimal,” tambahnya.