LENTERATIMES.COK - Dalam upaya mewujudkan tata kelola perumahan dan kawasan permukiman yang lebih tertata, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus memperkuat sinergi antarperangkat daerah.
Melalui pembentukan Forum Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (PKP) dan penguatan basis data terpadu, langkah ini diharapkan mampu menciptakan perumahan yang layak, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan di tengah pesatnya pertumbuhan wilayah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, memimpin Rapat Penguatan Basis Data Kelompok Kerja Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PPKP) sekaligus membahas persiapan pembentukan Forum PKP.
Baca Juga: Sekda Ajat Dorong ASN Lebih Kreatif dan Adaptif Menghadapi Perubahan
Kegiatan ini berlangsung di Hotel Harris, Cibinong City Mall, pada Kamis (9/10/2025).
Dalam arahannya, Ajat menekankan pentingnya menyatukan visi, misi, dan program antarperangkat daerah sebagai langkah awal menuju tata kelola perumahan yang lebih terintegrasi.
Menurutnya, pembangunan perumahan bukan hanya tanggung jawab satu dinas, melainkan memerlukan kolaborasi lintas sektor.
“Forum ini menjadi wadah untuk menyamakan arah dan persepsi antara berbagai dinas, baik yang bergerak langsung di bidang perumahan maupun yang terkait secara tidak langsung seperti pertanahan, bangunan, hingga aspek sosial dan edukatif,” ujar Ajat.
Baca Juga: Rudy Susmanto Hadir di Rakor Infrastruktur Jabar: Fokus pada Pemerataan dan Pertumbuhan Daerah
Ia juga menyoroti pentingnya data yang valid sebagai landasan kebijakan pembangunan. “Setiap perencanaan yang tepat selalu diawali oleh data yang akurat. Jika datanya keliru, maka hasilnya pun tidak akan optimal. Karena itu, kita perlu menyatukan data dan persepsi di antara semua pihak,” tegasnya.
Ajat menambahkan, Kabupaten Bogor menghadapi tantangan besar dalam penyediaan kawasan perumahan yang layak huni di tengah peningkatan populasi dan kebutuhan ruang yang terus berkembang.
Saat ini, pemerintah daerah tengah memetakan dua kawasan perumahan di 13 wilayah untuk menilai efektivitas dan efisiensinya, agar pembangunan tidak menimbulkan masalah baru seperti banjir, kriminalitas, atau ketimpangan sosial.
Lebih lanjut, Sekda mengajak seluruh pihak untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menciptakan kawasan permukiman ideal.
Baca Juga: Pemkab Bogor Jamin Kelancaran Lalu Lintas Saat Perbaikan Jalan Janala–Lebakwangi Rumpin