LENTERATIMES.COM - Peningkatan kesetaraan gender menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan Kabupaten Responsif Gender.
Salah satu langkahnya dilakukan dengan menggelar Rakor Pengarusutamaan Gender (PUG) di Hotel Darmawan Park, Sentul, Rabu 15 Februari 2023.
Mewakili Plt Bupati Bogor, Sekda Kabupaten Bogor Burhanudin menjelaskan, pengarusutamaan gender dalam penyelenggaran pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat harus diperkuat di kelembagaannya.
Tujuannya, untuk mendorong tercapainya visi misi Kabupaten Bogor yang sehat dan berkeadaban.
“Kita harus jadi super tim agar program pengarusutamaan gender ini sukses. Kita sebagai pilar-pilarnya harus kuat dan tidak rapuh dengan cara mengisi kegiatan sesuai tupoksi masing-masing, dan tentunya terintegrasi dengan saling toleransi,” ujar Burhanudin.
Baca Juga: Instruksi Plt Bupati Bogor, Kalkulasi Biaya dan Perencanaan Kegiatan Harus Lebih Matang
Menurutnya, program pengarusutamaan gender sangat beririsan dengan KDRT hingga stunting. Sehingga, semua harus bersinergi dan berkolaborasi.
"Dan tentunya jangan ada ego sektoral. Itulah pentingnya kolaborasi dalam merumuskan gender action secara bersama-sama," sambungnya.
Burhanudin menjelaskan, responsif gender bisa dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi kebutuhan, potensi penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan. Sehingga programnya bisa tepat sasaran.
Baca Juga: Melihat Desain Interior Masjid Agung Kota Bogor, Para Jemaah Dibuat Takjub
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Bogor Nurhayati mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan acuan bagi Pemkab Bogor dalam menyusun strategi integrasi gender.
Pemkab Bogor ingin mewujudkan perencanaan yang responsif gender melalui pengintegrasian dan pengalaman. Lalu, kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
"Juga meningkatkan peran dan kemandirian kelembagaan yang menangani pemberdayaan perempuan dan mewujudkan kesetaraan gender," pungkas Nurhayati.***