Asiik, Kepala Desa di Bogor Disekolahkan Gratis di IPB University Lewat Program Sekolah Pemerintahan Desa

LENTERATIMES.COM - Kabar baik untuk Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Bogor dan perangkatnya. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali membuka program Sekolah Pemerintahan Desa untuk tahun 2023.

Kepastian tersebut disampaikan Iwan Setiawan saat wisuda 165 lulusan SPD angkatan ke-2 di IPB University, Dramaga, Kabupaten Bogor, Rabu 8 Februari 2023.

"Alhamdulillah hari ini 55 Kepala Desa, 55 operator spasial dan 55 operator sosial yang mengikuti Sekolah Pemerintahan Desa 2022 di wisuda di IPB University. Mereka telah mengikuti pendidikan dengan bidang keilmuan tata kelola pemerintahan desa dan data desa presisi. Kita berharap lulusan batch 2 ini menjadi bagian Pemkab Bogor dalam upaya mempercepat terciptanya smart village," ujar Iwan Setiawan.

Baca Juga: Nyanyi sambil Tiduran, Aksi Gokil Neyl Author Dipuji Para Juri

Sekolah Pemerintah Desa merupakan program kolaborasi antara Pemkab Bogor dengan IPB University dan menjadi yang pertama di Indonesia.

Karena dianggap bermanfaat untuk mempercepat pembangunan di desa, Iwan Setiawan akan melanjutkan program SPD batch ketiga di tahun 2023. Akan ada 180 aparatur desa dari 60 desa yang akan disekolahkan di tahun ini.

"Ini upaya kita mempercepat pembangunan di desa. Kades dan aparatur desa diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan di wilayahnya. Jadi ada data presisi yang akan dihasilkan. Nah data ini yang nanti kita gunakan bersama untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran," tegas Iwan Setiawan.

Baca Juga: Nyanyi sambil Tiduran, Aksi Gokil Neyl Author Dipuji Para Juri

Iwan Setiawan juga menginstruksikan agar aparatur desa lulusan SPD ini tetap berada di Pemerintahan Desa meski berganti kades.

“Kami akan coba tuangkan dalam peraturan. Karena sayang ketika kita sudah menyekolahkan, menganggarkan, tapi pas ganti kades ganti juga aparaturnya. Itu tidak boleh terjadi. Lulusan SPD ini investasi dan SDM desa yang sangat potensial," sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Iwan Setiawan juga menyampaikan terima kasihnya kepada IPB University dan seluruh pihak yang turut serta mendukung program ini.

Ke depan, ia berharap semakin banyak program yang bisa dikolaborasikan demi mempercepat pembangunan di desa.

"Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Rektor IPB Pak Prof Arif Satria, Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Pak Eko Prasetyanto, Kepala LPPM IPB Pak Prof Ernan Rustiandi, Penanggung Jawab SPD Kang Sofyan Sjaf, para pengajar dan seluruh jajaran IPB University serta pihak terkait lainnya. Program ini akan dilanjut di 2023. Semoga memberikan banyak manfaat untuk kita semua, untuk bangsa dan negara," tandas Iwan Setiawan.

Baca Juga: Bujet Pas-pasan, Ini Trik Ampuh Dapatkan Cicilan Mobil Bekas yang Murah

Sementara itu, Rektor IPB University, Prof Arif Satria mengatakan, tonggak kemajuan Kabupaten Bogor terletak pada kemajuan desa.

Untuk itu, SDM aparatur desa mutlak menjadi pilar utama dalam pembangunan desa.

IPB sendiri memiliki inovasi berupa Data Desa Presisi yang kemudian dikembangkan menjadi Sekolah Pemerintahan Desa untuk menunjangnya.

Aparatur desa diharapkan lebih peduli terhadap data karena data yang baik menjadi sumber perencanaan yang baik.

“Data desa yang baik akan menjadi dasar bagi perencanaan desa yang baik, perencanaan desa yang baik jadi perencanaan kecamatan yang baik. Pada akhirnya data desa yang baik akan meningkatkan akurasi data nasional, sehingga perencanaan nasional juga semakin baik,” terangnya.

Baca Juga: OMGGG... Sepeda Baru Ameena Atta Halilintar nggak Kaleng-kaleng, Segini Harganya

Di tempat yang sama, Dirjen Bina Pemdes pada Kemendagri, Eko Prasetyanto menyampaikan apresiasinya kepada IPB University dan Pemkab Bogor yang telah visioner memulai program Sekolah Pemerintahan Desa.

Baginya, ini merupakan program penting dalam upaya memajukan SDM, khususnya para kades dan aparatur desa.

"Ini sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, mengubah sikap untuk lebih optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelayanan kepada masyarakat, pengelolaan keuangan desa dan lainnya. Semoga ini bisa diikuti seluruh desa yang ada di Indonesia," pungkasnya. ***