Kepala Daerah Harus Jadi Ujung Tombak Pendidikan Antikorupsi

LENTERATIMES.COM - Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Implementasi Pendidikan Antikorupsi di lingkungan pemerintah daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Ketua KPK Nawawi Pomolango di Ruang Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa, 6 Februari 2024.

Rakornas ini digelar untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam mengimplementasikan strategi pendidikan antikorupsi di lingkungan pemerintah daerah dan masyarakat.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, kepala daerah menjadi leading sektor untuk pendidikan antikorupsi di daerahnya masing-masing.

Untuk itu, kepala daerah harus memiliki komitmen dan pengawasan konsep yang kuat agar budaya antikorupsi bisa terwujud.

"Kalau kepala daerahnya tidak memiliki komitmen dan hanya seremonial, tidak akan sukses. Untuk itu kepada daerah harus betul-betul bekerja dengan baik, terutama 210 penjabat (Pj), ini momentum bagus untuk rekan-rekan Pj menciptakan pemerintahan yang antikorupsi," kata Tito Karnavian.

Baca Juga: Baru Saja Rilis! POCO M6 Pro Hadir Dengan Spesifikasi Mumpuni Untuk Memenuhi Berbagai Kebutuhan

Menurutnya, pendidikan antikorupsi sejak dini menjadi kunci terciptanya masyarakat dan pemerintahan yang juga antikorupsi.

Hal ini juga dinilainya menjadi senjata untuk mengurangi tindakan kejahatan.

"Karena keberhasilan penegakan hukum bukan dihitung dari banyaknya yang masuk penjara karena melanggar hukum, tetapi dari sedikit atau tidak ada lagi orang yang melakukan pelanggaran hukum, termasuk melakukan tindakan korupsi," ungkap Tito Karnavian.

Tito Karnavian menjelaskan, selain penindakan, pencegahan dan pendidikan antikorupsi sejak dini harus diperkuat mulai dari lingkungan sekolah PAUD, TK dan SD sebagai wujud komitmen menciptakan gerakan antikorupsi di Indonesia.

"Betapa pentingnya pendidikan antikorupsi sejak dini, saya yakin sangat berpengaruh. Sehingga akan menciptakan iklim kompetitif, sehingga mereka para generasi penerus bangsa paham bahwa korupsi adalah sesuatu yang buruk, negatif, melanggar hukum dan merugikan. Jika itu sudah tertanam, penindakan mungkin tidak perlu terjadi," terang Tito Karnavian.

Baca Juga: Sinopsis dan Link Nonton Serial Dear Jo Episode 5 dan 6, Kisah Konflik Cinta Tersembunyi

Sementara itu, Ketua KPK Nawawi Pomolango menjelaskan, program pendidikan antikorupsi merupakan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pendidikan antikorupsi menjadi bagian penting untuk diterapkan mulai dari tingkatan PAUD, SD dan SMP. Sebab, semua menyadari bahwa kualitas keilmuan saja belum cukup untuk membekali anak-anak Indonesia.

"KPK sangat berharap apa yang kita koordinasikan dan sepakati hari ini akan kita tindaklanjuti bersama pada tingkat level teknis, percepatan implementasi di seluruh jenjang pendidikan. Semoga ini dapat mempercepat gerakan masif implementasi pendidikan antikorupsi, jika dilakukan bersama secara sinergis akan semakin cepat pula memberikan pengaruh pada penguatan karakter antikorupsi dan integritas peserta didik dan lulusannya serta seluruh ekosistem pendidikan," pungkas Nawasi Pomolango.***