Dapat Nilai Baik dari KPK, Bogor Komitmen Tingkatkan Pencegahan Korupsi

LENTERATIMES.COM - Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan menegaskan pihaknya terus berkomitmen meningkatkan pencegahan korupsi di Bumi Tegar Beriman.

Pencegahan tersebut salah satunya dilakukan lewat Monitoring Center for Prevention (MCP) yang diluncurkan KPK.

Sistem MCP merupakan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi dan 1 area penguatan institusi yang dilakukan seluruh pemerintah daerah.

Baca Juga: Belajar Agama di Dunia Maya? Awas Jadi Ngawur, Ini yang Harus Diperhatikan!

Delapan cakupan intervensi MCP yaitu perizinan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran APBD, pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), manajemen ASN, manajemen aset daerah, optimalisasi pajak daerah, dan tata kelola keuangan desa.

Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan mengatakan, nilai MCP Kabupaten Bogor telah masuk zona hijau atau katagori baik dengan nilai di atas 85.

"Penilaian MCP kita alhamdulillah sudah masuk dalam zona hijau atau sudah cukup baik. Setiap bulan kita dimonitor untuk mengetahui delapan area intervensi MCP itu sudah memenuhi aturan dan perencanaan yang ditetapkan,” ungkap Iwan Setiawan saat mengikuti Rakor Pimpinan Kementerian /Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Indikator MCP Tahun 2023 dengan KPK secara daring, Selasa 21 Maret 2023.

Baca Juga: Ketua GP Ansor Megamendung Tanggapi Viralnya Video Penggerebekan Pedagang Bakso di Puncak Kabupaten Bogor

Meski penilaian MCP KPK telah mendapat predikat zona hijau, Iwan mengaku aka terus meningkatkan layanan di delapan area intervensi MCP.

"Nilai MCP kita sudah di atas 85, mudah-mudahan tahun ini lebih baik lagi. Di awal tahun ini kita mulai berusaha, mulai dari persiapan pelaksanaan program barang dan jasa serta lainnya, agar pelaksanaannya lebih baik berdasarkan perencanaan yang matang," sambung Iwan Setiawan.

Lewat rakor tersebut, Iwan Setiawan bersama para kepala daerah mulai dari Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-Indonesia berkomitmen lewat kesepakatan bersama melaksanakan delapan area intervensi MCP KPK dengan baik sesuai aturan yang ditetapkan. ***