Pemkab Bogor dan DPRD Gelar Rakor untuk Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah

LENTERATIMES.COM - Bupati Bogor Rudy Susmanto bersama Wakil Bupati Ade Ruhandi menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Prioritas Pembangunan yang melibatkan DPRD Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kabupaten Bogor.

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Soekarno Hatta, Pendopo Bupati Bogor, Cibinong, pada Senin (12/05/25).

Rakor tersebut merupakan langkah strategis dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berikutnya, guna menyelaraskan arah pembangunan Kabupaten Bogor dengan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat.

Baca Juga: Rapat Paripurna antara Rudy Susmanto dan DPRD Kabupaten Bogor Tetapkan Perubahan Propemperda dan Evaluasi LKPJ 2024

“Pembangunan menjadi prioritas utama kami. Dalam menyusun RKPD, kami tidak bisa berjalan sendiri. Oleh karena itu, hari ini kita duduk bersama agar visi pembangunan bisa sejalan dan dirasakan merata di seluruh wilayah Kabupaten Bogor,” tegas Rudy Susmanto.

Beberapa isu penting menjadi fokus pembahasan dalam rakor ini, termasuk pembangunan jalan khusus tambang, penanganan masalah lingkungan di TPA Galuga, peningkatan infrastruktur pendidikan, pembangunan RSUD Parung, serta perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan dasar.

Terkait pembangunan jalan tambang, Rudy berharap DPRD Provinsi Jawa Barat dapat memfasilitasi pertemuan antara pemerintah daerah dengan pihak swasta, seperti pengusaha dan transporter.

Menurutnya, kolaborasi diperlukan agar pemerintah daerah bisa fokus pada pembangunan fisik setelah lahan tersedia dari sektor swasta.

Baca Juga: Bupati Rudy Susmanto Dukung Bogor Run 2025 Sebagai Ajang Sportainment dan Penggerak Ekonomi

Di bidang pendidikan, Pemkab Bogor telah menentukan sejumlah lokasi untuk pembangunan SMA, terutama di kawasan Bogor Timur.

Lahan akan disiapkan oleh pemerintah kabupaten, sementara pembangunan gedung menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Untuk penanganan TPA Galuga, Rudy mengungkapkan bahwa Kabupaten Bogor telah menerima sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Sebagai respons, pemerintah daerah telah menyiapkan alat berat dan menerapkan sistem sanitary landfill untuk memastikan pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan.

“Kami juga akan memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kota Bogor serta berharap dukungan dari Pemprov Jabar untuk menyelesaikan persoalan ini,” ujar Rudy.