Nota Kesepakatan KUA-PPAS 2026 Resmi Ditandatangani Pemkab Bogor dan DPRD

LENTERATIMES.COM - Pemerintah Kabupaten Bogor terus melangkah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan responsif. 

Salah satunya ditunjukkan lewat penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2026 bersama DPRD Kabupaten Bogor, yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Cibinong, Jumat (15/8).

Pemerintah Kabupaten Bogor bersama DPRD resmi menandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026, sebagai bentuk kesepahaman dalam perencanaan arah pembangunan daerah yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, provinsi, hingga daerah. 

Baca Juga: Wabup Bogor Jaro Ade Tinjau TPA Galuga, Prioritaskan Keselamatan Kerja dan Tindaklanjuti Aspirasi Pekerja

Kesepakatan ini menjadi tindak lanjut dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026.

Mengusung tema “Penguatan Data Digital dan Pelayanan Publik”, penandatanganan dilakukan oleh Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade, bersama Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, dengan disaksikan oleh jajaran pimpinan dan anggota DPRD serta perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

Dalam sambutannya, Jaro Ade menegaskan bahwa seluruh arah kebijakan yang tertuang dalam KUA-PPAS 2026 akan diimplementasikan dalam bentuk belanja daerah, yang fokus utamanya adalah peningkatan mutu layanan publik.

Baca Juga: HUT ke-80 RI Meriah! Bupati Bogor Hadirkan Gebyar Pelayanan Publik Terpadu di Cibungbulang

Ia juga menambahkan bahwa Pemkab dan DPRD terus menjaga komitmen untuk memastikan efisiensi dan efektivitas anggaran daerah. 

Fokus alokasi dana diarahkan pada program-program prioritas yang berhubungan langsung dengan urusan pemerintahan utama, dibandingkan dengan kegiatan penunjang.

Dari sisi ekonomi daerah, kebijakan pembangunan 2026 diarahkan pada peningkatan kualitas penataan ruang, pemerataan pembangunan antarwilayah, pengembangan ekonomi berbasis circular economy, serta pengurangan indeks risiko bencana di Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Rudy Susmanto Tata Ulang Taman KNPI Cileungsi melalui Kolaborasi CSR

Menutup pernyataannya, Jaro Ade meminta kepada seluruh kepala perangkat daerah agar segera menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2026 sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan APBD yang selanjutnya akan dibahas bersama DPRD.