Sinergi TNI–Pemkab Bogor: Serbuan Teritorial 2025 Resmi Ditutup di Bojong Koneng

LENTERATIMES.COM - Suasana kebersamaan dan semangat gotong royong terasa di Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Rabu (24/9/2025).

Bupati Bogor Rudy Susmanto bersama jajaran TNI hadir menutup rangkaian Program Serbuan Teritorial 2025, sebuah inisiatif yang tidak hanya mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat, tetapi juga membawa manfaat langsung melalui pembangunan rumah layak huni, perbaikan fasilitas umum, hingga penyediaan air bersih bagi masyarakat.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menghadiri acara penutupan Serbuan Teritorial TNI Tahun 2025 yang digelar di Lapangan Bola Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang.

Program ini merupakan gagasan Markas Besar TNI dengan tujuan memperkuat hubungan TNI dan masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan warga.

Baca Juga: Sederet Penghargaan Wali Kota Prabumulih: Dari Transparansi Keuangan hingga Layanan Keagamaan

Dalam sambutannya, Rudy memberikan apresiasi kepada jajaran TNI, khususnya Pusterad, atas kolaborasi yang telah terjalin dengan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam berbagai program pembangunan.

Ia menyebut, sejak awal Pemkab Bogor dan TNI telah berkolaborasi melalui program bina lingkungan, karya bakti TNI, hingga TMMD, yang semuanya berfokus pada percepatan pembangunan hingga ke tingkat desa.

Rudy juga menegaskan bahwa Serbuan Teritorial memiliki cakupan berbeda dengan program ketahanan pangan.

Menurutnya, kegiatan ini lebih diarahkan pada penguatan wilayah, biasanya di daerah perbatasan atau rawan konflik.

Namun, di Kabupaten Bogor, Serbuan Teritorial dipadukan dengan program pembangunan daerah, seperti renovasi rumah tidak layak huni.

Tahun ini, Pemkab Bogor menargetkan perbaikan 3.750 unit rumah melalui APBD Perubahan 2025 yang tersebar di 40 kecamatan dan 416 desa.

Baca Juga: Festival Silat Cimande, Pemkab Bogor Bangga Pencak Silat sebagai Bagian Sejarah Bela Diri Dunia

Selain itu, pemerintah daerah juga menjalin kolaborasi dengan TNI, Polri, dan DPR RI agar percepatan pembangunan berjalan optimal tanpa tumpang tindih bantuan.