Bupati Bogor dan Pemkab Tangerang Sepakat Atasi Masalah Truk Tambang Parung Panjang dengan Jalur Khusus

LENTERATIMES.COM - Bupati Bogor, Rudy Susmanto, bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bogor dan jajaran Pemkab Tangerang menggelar rapat lintas daerah membahas penyelesaian persoalan truk tambang di Kecamatan Parung Panjang.

Pertemuan ini berlangsung di Ruang Soekarno Hatta, Pendopo Bupati Bogor, Jumat (19/09/25).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pemerintah.

Baca Juga: Wabup Bogor Jaro Ade Ajak ASN Teladani Rasulullah untuk Tingkatkan Pelayanan Publik

“Keselamatan dan kepentingan masyarakat adalah hal yang utama. Mari kita duduk bersama, berdiskusi, dan menempatkan kepentingan pribadi atau golongan sebagai kepentingan bersama. Rakyat adalah segalanya,” tegas Rudy Susmanto.

Rudy menjelaskan, Kabupaten Bogor sebagai wilayah terluas di Jawa Barat menghadapi tantangan serius terkait dampak aktivitas tambang, khususnya di wilayah utara.

Pemkab Bogor telah menyiapkan langkah konkret, termasuk mengalokasikan anggaran APBD pada Maret-April 2025 untuk memperbaiki infrastruktur di Parung Panjang, Rumpin, dan wilayah terdampak lainnya.

Baca Juga: Rudy Susmanto Hadir di Rakor Infrastruktur Jabar: Fokus pada Pemerataan dan Pertumbuhan Daerah

Ia menegaskan, meski izin tambang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemkab Bogor tetap memiliki tanggung jawab menjaga keselamatan warganya.

“Kami telah menyiapkan ratusan miliar rupiah untuk memperbaiki infrastruktur jalan. Jalan khusus tambang yang dibangun nanti tidak berbayar, murni dibiayai APBD, dan ditargetkan rampung bertahap hingga 2027,” jelasnya.

Rudy menilai, kurangnya komunikasi antar pihak selama ini menjadi hambatan penyelesaian masalah.

Baca Juga: Dorong UMKM Naik Kelas, Sekda Ajat Rochmat Jatnika Tekankan Peran Strategis Dekranasda

Namun ia optimistis, dengan sinergi bersama Pemkab Tangerang dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, solusi terbaik akan segera diwujudkan.

“Kami tidak banyak bicara, yang penting masyarakat aman, dunia usaha tetap berjalan, dan ekonomi masyarakat bergerak. Kami berharap momentum ini menjadi awal kolaborasi nyata semua pemangku kepentingan,” pungkasnya.