Selamatkan Aset Pemerintah, Pemkab Bogor Duduk Bareng BPN dan KPK

photo author
- Jumat, 19 Mei 2023 | 22:44 WIB
Pemkab Bogor, KPK dan Kantor Pertnahan saat Rakor Sinergitas Kebijakan Urusan Pertanahan di Kabupaten Bogor Tahun 2023 di Ruang Rapat Bupati, Jumat 19 Mei 2023. (Diskominfo)
Pemkab Bogor, KPK dan Kantor Pertnahan saat Rakor Sinergitas Kebijakan Urusan Pertanahan di Kabupaten Bogor Tahun 2023 di Ruang Rapat Bupati, Jumat 19 Mei 2023. (Diskominfo)

LENTERATIMES.COM - Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan menegaskan Pemkab Bogor berkomitmen menyelamatkan aset pemerintah di wilayahnya.

Hal itu disampaikan Iwan Setiawan saat Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergitas Kebijakan Urusan Pertanahan di Kabupaten Bogor Tahun 2023 di Ruang Rapat Bupati, Jumat 19 Mei 2023.

Selain jajaran Pemkab Bogor, rakor ini diikuti jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Juga: Polisi Tangkap Oknum Ormas Pemalak Sopir Truk di Rancabungur Bogor

Iwan Setiawan menjelaskan, rakor ini dilakukan untuk memperkuat sinergitas dan menciptakan tata kelola pertanahan yang terintegrasi di Kabupaten Bogor.

Menurut Iwan Setiawan, tata kelola pertanahan terintegrasi mennjadi salah satu upaya penyelamatan aset Pemkab Bogor dan mengoptimalkan pencapaian program sertifikasi aset tanah di Kabupaten Bogor.

"Alhamdulillah hari ini kita rapat koordinasi bidang pertanahan yang terintegrasi. Mudah-mudahan bisa memperkuat sinergitas dalam mengoptimalkan tata kelola pertanahan. Semoga koordinasi, sinergi dan kolaborasi yang baik, semua ini bisa kita wujudkan," harap Iwan Setiawan.

Baca Juga: Ganjil Genap Puncak Bogor Berlaku hingga Minggu

Di tempat yang sama, Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI sekaligus Kepala Satgas Pencegahan Wilayah, Agus Priyanto menjelaskan, tata kelola pertanahan yang baik merupakan bagian dari sistem pencegahan terjadinya korupsi.

Dengan tata kelola pertanahan terintegrasi, ruang potensi orang untuk berbuat korupsi menjadi semakin susah dan sempit dengan sistem yang telah dibangun.

"Sehingga kita bisa maksimal dalam mencegah kerugian negara akibat aset tanah," tegasnya.

Baca Juga: Lantik Kades, Plt Bupati Bogor Minta Infrastruktur di Desa Jadi Perhatian Serius

Sementara itu, Kepala Badan Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah IX Yogyakarta Suhendro mengatakan, pada prinsipnya pihaknya sangat mendukung tata kelola pertanahan terintegrasi di Kabupaten Bogor.

Bahkan, ia melihat Kabupaten Bogor sudah cukup siap.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Nur Arifin.

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Terpopuler

X