LENTERATIMES.COM - Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu menemui Menko Polhukam Hadi Tjahjanto di ruang rapat Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa, 16 April 2024.
Pertemuan ini menjadi ajang koordinasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dan Pemerintah Pusat dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk menerapkan penegakkan hukum bagi truk tambang yang melanggar jam operasional si Kabupaten Bogor.
Salah satu optimalisasi penegakkan hukum bagu truk tambang yang melanggar ini dilakukan dengan membentuk Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) Terpadu Operasional Truk Tambang.
Baca Juga: Sony PlayStation 5 Pro, Spesifikasi Terbaru dan Tanggal Rilis Terungkap!
Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu mengatakan, penerapan penegakkan hukum bagi pengendara truk tambang yang melanggar aturan perlu dilakukan secara sinergi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemkab Bogor.
Sebab, penanganan permasalahan jalur tambang dan truk angkutan tambang melibatkan beberapa wilayah, tidak hanya Kabupaten Bogor.
Melalui koordinasi ini, Asmawa Tosepu berharap dapat menyamakan persepsi dan sinergi dalam pembentukan Satgas Gakkum) Terpadu dan melakukan penegakan hukum saat Perbup Nomor 120 Tahun 2021 tentang Jam Operasional Kendaraan Angkutan Barang Khusus Tambang diberlakukan.
Baca Juga: Nubia Z60 Ultra Photographer Edition, Ponsel Terbaru dengan Kamera Unggulan
"Penegakannya harus sinergi dengan melibatkan banyak pihak, termasuk TNI, Polri, Satpol PP, Dishub dan lainnya dengan cara membentuk Satgas Gakkum terpadu terhadap operasional para pengendara truk tambang yang melanggar aturan," ungkapnya.
Sementara itu, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengaku siap bersinergi dengan Pemkab Bogor, terutama berkaitan dengan penerapan penegakan hukum terhadap para pengendara truk tambang yang melanggar aturan.
"Kita akan panggil pihak terkait agar penerapan penegakan hukum ini bisa optimal dan tidak merugikan satu sama lainnya," tandas Hadi Tjahjanto.***