- Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan).
Dalam forum tersebut, pimpinan rapat menegaskan agar masing-masing OPD menyampaikan paparan lengkap mengenai arah dan kebijakan belanja daerah tahun 2026.
Kepala atau pelaksana tugas (Plt.) OPD juga diimbau hadir langsung tanpa diwakilkan, demi memastikan pembahasan berlangsung efektif dan menyeluruh.
Rapat pembahasan KUA PPAS ini menjadi momentum penting bagi DPRD dan Pemerintah Kota Bekasi untuk menyamakan persepsi, menyusun strategi fiskal, serta menentukan prioritas pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Dengan adanya pembahasan ini, DPRD Kota Bekasi berharap penyusunan APBD 2026 dapat lebih tepat sasaran, transparan, dan mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang nyaman, maju, serta sejahtera.