Pemkab Bogor Luncurkan Program INJAK KAKI untuk Pemerataan Pendidikan Berkualitas

LENTERATIMES.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus berkomitmen menghadirkan pemerataan pendidikan yang berkualitas melalui peluncuran program INJAK KAKI Sekolah (Inisiatif Pendataan Pendidikan Kunjungan Langsung ke Sekolah).

Program ini secara resmi dijalankan oleh Pemerintah Kecamatan Gunung Putri sebagai solusi atas kurangnya data valid mengenai kondisi satuan pendidikan di wilayah tersebut.

Program INJAK KAKI menjadi langkah konkret Pemkab Bogor dalam mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin ke-4 tentang pendidikan berkualitas.

Baca Juga: Jaro Ade Hadiri Rapat Paripurna DPRD Bahas Perubahan APBD 2025 dan Pertanggungjawaban APBD 2024

Pendataan dilakukan secara langsung ke lembaga pendidikan mulai dari jenjang PAUD hingga SMP, guna menggantikan metode sebelumnya yang mengandalkan data sekunder tanpa verifikasi lapangan.

Inisiatif ini mendapat dukungan penuh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, yang menyatakan akan menjadikan hasil program tersebut sebagai referensi dalam penyusunan kebijakan dan program pendidikan di masa depan.

Koordinator program INJAK KAKI, Sri Mastuti, mengungkapkan bahwa proses pendataan sudah dimulai sejak Agustus dan akan berlangsung hingga November 2024.

Baca Juga: Tindak Cepat Aduan Warga, Jaro Ade Sidak Irigasi Rusak yang Picu Krisis Air Sawah di Kalong Liud

Tim yang diterjunkan terdiri dari gabungan petugas kecamatan, perangkat desa, serta unsur masyarakat. Mereka melakukan observasi langsung terhadap kondisi sarana-prasarana, jumlah dan kebutuhan tenaga pengajar, hingga akses fisik menuju sekolah.

“Lewat INJAK KAKI, kami tidak ingin ada lagi sekolah yang luput dari perhatian hanya karena datanya tak tercatat. Kami datang langsung, melihat, mencatat, dan berkomitmen untuk mengadvokasikannya,” ujar Sri Mastuti.

Sejumlah temuan mulai terungkap dari pendataan ini. Di antaranya, banyak PAUD dan TK masih kekurangan fasilitas bermain dan sanitasi, sementara SD dan SMP menghadapi kendala seperti kekurangan guru mata pelajaran, minimnya alat pembelajaran, serta terbatasnya akses internet dan fasilitas laboratorium.

“Yang membedakan program ini adalah pendekatannya yang partisipatif dan berbasis komunitas. Perangkat desa dan tokoh masyarakat dilibatkan dalam proses validasi data, menjadikannya sebagai mitra aktif, bukan hanya objek pembangunan,” tambah Sri.

Baca Juga: Literasi Naik Kelas! Pemkab Bogor Gelar Festival Literasi 2025, Gaet Ribuan Pelajar hingga Komunitas Buku