Pemkab Bogor dan BPKP Jawa Barat Gelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa 2025

LENTERATIMES.COM - Pemerintah Kabupaten Bogor bersama BPKP Jawa Barat menggelar workshop strategis untuk memperkuat pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel serta mendorong pembangunan berkelanjutan, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah 416 desa Kabupaten Bogor.

Pemerintah Kabupaten Bogor bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat mengadakan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025.

Kegiatan ini digelar di Ruang Serbaguna I Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Selasa (14/10/2025), dan diikuti oleh kepala desa dari seluruh wilayah Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Bupati Bogor Rudy Susmanto Bahas Pengembangan Transportasi Terpadu dengan PT KAI

Workshop ini bertujuan memperkuat tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel serta mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

Acara dibuka oleh Asisten Administrasi Kabupaten Bogor Ade Jaya Munadi yang mewakili Bupati Rudy Susmanto.

Dalam sambutannya, Ade menekankan pentingnya pengelolaan keuangan desa secara profesional dan berfokus pada hasil pembangunan berkelanjutan.

Pemkab Bogor berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa agar mampu mengelola keuangan desa dengan baik.

Kabupaten Bogor memiliki 416 desa dan 19 kelurahan yang tersebar di 40 kecamatan dengan jumlah penduduk melebihi 6 juta jiwa.

Baca Juga: Wujudkan Tata Kelola Permukiman Terintegrasi, Pemkab Bogor Resmikan Forum PKP

Pemkab Bogor telah memasukkan anggaran untuk pembangunan desa dalam APBD sebagai bentuk komitmen terhadap kemajuan desa.

Ade menegaskan bahwa dana APBD adalah amanah masyarakat yang wajib dikelola secara akuntabel agar berdampak positif bagi pembangunan desa.

Saat ini, Kabupaten Bogor mencatat kemajuan signifikan dalam Indeks Desa Membangun (IDM), dengan 206 desa mandiri, 208 desa maju, dan 2 desa berkembang.

Pemkab Bogor juga aktif menginisiasi reaktivasi 179 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang belum beroperasi, sehingga semua desa diharapkan memiliki BUMDes yang produktif.