Ade juga memberikan apresiasi atas legalitas 416 Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari mendukung program nasional menuju Indonesia maju dan sejahtera.
Marsudi, Koordinator Pengawas Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah II BPKP Jawa Barat, menyampaikan bahwa workshop ini merupakan bagian dari agenda prioritas pengawasan dan pembinaan untuk memperkuat pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel di desa.
Pengelolaan keuangan yang baik merupakan fondasi utama dalam membangun dan memberdayakan masyarakat desa secara berkelanjutan.
Marsudi berharap sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dapat terus diperkuat demi menciptakan desa yang mandiri dan berdaya saing.
Peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mempercepat transformasi ekonomi desa menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Workshop ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa demi mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor secara menyeluruh.
***
Artikel Terkait
Bupati Bogor Dukung PMI Perkuat Layanan Kemanusiaan Lewat Bulan Dana 2025 dan Akreditasi Unit Transfusi Darah
Rudy Susmanto Dorong 570 Dapur MBG: Solusi Makan Bergizi untuk Warga
JDIH Pemkab Bogor Jadi Inspirasi JDIH Mimika Dalam Urusan Pojok Braille hingga Anjungan Mandiri
Pemkab Bogor Gandeng Taman Safari untuk Kembangkan Kawasan Edukasi dan Konservasi
Wujudkan Tata Kelola Permukiman Terintegrasi, Pemkab Bogor Resmikan Forum PKP
Bupati Bogor Rudy Susmanto Bahas Pengembangan Transportasi Terpadu dengan PT KAI
Bogor 10K Siliwangi Run Sukses Gaungkan Semangat Kebersamaan, Disambut Antusias Tinggi Masyarakat