Dugaan Penyelewengan Dana BOS di SDN Jakasetia IV, DPRD Bekasi Desak Disdik Lakukan Investigasi Internal

LENTERATIMES.COM - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi 2025, Wildan Fathurrahman, menyoroti dugaan penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Jakasetia IV.

Kasus ini mencuat setelah muncul laporan adanya pemalsuan data rekening koran dan tanda tangan kepala sekolah yang diduga dilakukan oleh operator sekolah berinisial TH.

Wildan menyayangkan terjadinya dugaan penyimpangan tersebut. Menurutnya, kasus ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem tata kelola administrasi dan keuangan sekolah, khususnya dalam pengelolaan dana BOS.

Baca Juga: Komisi IV DPRD Kota Bekasi Desak Reformasi Total RSUD Chasbullah dan Percepatan Perbaikan Sekolah Rusak

“Kejadian ini kita sangat sayangkan. Ini mengindikasikan bahwa ada hal tata kelola administrasi dan keuangan dalam pengelolaan BOS di sekolah-sekolah yang tidak tepat,” ujar Wildan, Rabu (29/10/25) dilansir dari Radar Bekasi.

Ia menambahkan, lemahnya sistem pengawasan membuat potensi praktik penyimpangan semakin terbuka.

“Artinya ada kelemahan sistem di situ. Sehingga sangat dimungkinkan praktik-praktik demikian itu jadi,” sambungnya.

Baca Juga: DPRD Kota Bekasi Mendesak Pemerintah Segera Data Permasalahan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Seluruh Wilayah Kota

Wildan mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi untuk segera melakukan investigasi internal guna memastikan kebenaran dugaan tersebut dan menyiapkan langkah penyelesaian yang tepat.

“Ini kan dugaan awalnya yang bermain hanya operator tersebut. Kita belum tahu juga pengembangan ini seperti apa, boleh jadi tidak bergerak sendiri, yang kita coba dalami, kita minta Disdik untuk mengevaluasi total,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wildan berharap kasus ini menjadi momentum bagi Disdik Kota Bekasi untuk memperkuat sistem pengelolaan anggaran agar lebih transparan dan akuntabel di seluruh sekolah.

“Kita tentu berharap terkait polemik ini untuk menjadi evaluasi dalam pengelolaan anggaran, Disdik untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansinya,” pungkasnya.