LENTERATIMES.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Forkopimda dengan Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika), dan Kepala Desa se-Kabupaten Bogor untuk persiapan Pemilu dan Pilpres 2024 di Gedung Tegar Beriman, Selasa, 9 Januari 2024.
Langkah ini dilakukan untuk menciptakan Pemilu 2024 yang damai dan sukses tanpa konflik.
Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu mengatakan, aparatur penyelenggara negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan damai, aman dan lancar.
Menurutnya, semua pihak harus turut serta menjaga kondusifitas wilayah di Kabupaten Bogor.
"Ini adalah agenda strategis nasional, maka sama-sama kita pastikan bahwa Pemilu berjalan damai, aman, lancar, kondusifitas wilayah terjamin, serta tercapai partisipasi pemilih dalam menyalurkan hak suaranya dalam rangka sukses kepemimpinan nasional lima tahun ke depan," kata Asmawa Tosepu.
Baca Juga: Kecelakaan Maut di Leuwisadeng Bogor, Tiang Listrik Roboh dan Gardu Terbakar
Dalam kesempatan ini, Asmawa Tosepu juga mengimbau kepada seluruh camat, kades, lurah dan seluruh Forkopimcam untuk masif melakukan edukasi terkait pendidikan politik kepada masyarakat.
Ia juga mengajak seluruh tokoh seperti kyai, ulama yang mempunyai basis massa jamaah untuk turut aktif mengedukasi masyarakat.
"Saya juga imbau dan ingatkan kades serta lurah agar jangan pernah berhenti, jangan lelah untuk mengajak masyarakat di wilayahnya masing-masing untuk mengajak agar melaksanakan hak politiknya, hak konstitusi dalam rangka memilih pemimpin negeri," pesannya.
Baca Juga: Waduh, Bogor Urutan Kedua Kasus HIV dan Aids di Jabar, Pertama Kota Bandung
Di tempat yang sama, Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro mengajak seluruh stakeholder untuk menghindari politik identitas.
Sebab, politik identitas bisa mengancam ketentraman kemanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), menimbulkan perpecahan, menimbulkan paham primordial, menganggap orang lain di luar identitasnya adalah musuh, dan masyarakat jadi hancur gara-gara politik identitas.
"Itu tidak boleh terjadi, kita adalah bangsa yang besar punya Bhineka Tunggal Ika, Pancasila, dan UUD untuk menjaga kesatuan NKRI. Jangan sampai politik identitas masuk ke seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Bogor," tegasnya.
Turut hadir dalam rakor tersebut jajaran pejabat Pemkab Bogor, Kapolres Kota Depok, Dandim 0508 Kota Depok, KPU Kabupaten Bogor, Bawaslu Kabupaten Bogor, camat se-Kabupaten Bogor, kades dan Lurah se-Kabupaten Bogor.***