LENTERATIMES.COM - Komisi III DPRD Kota Bekasi mengeluarkan desakan keras kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk segera melakukan pendataan dan evaluasi menyeluruh terkait berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di seluruh wilayah Kota Bekasi.
Langkah ini dianggap penting agar pemerintah daerah dapat mengidentifikasi titik lemah dan merumuskan solusi tepat guna mengoptimalkan pelaksanaan program nasional yang baru saja diresmikan Presiden Prabowo pada Juli 2025 lalu.
Permasalahan utama yang dihadapi KKMP, termasuk yang berada di Kecamatan Pondokgede seperti KKMP Jatimakmur, berkisar pada keterbatasan modal serta kekosongan stok barang yang menghambat kelancaran operasional koperasi.
Baca Juga: Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi Sambut PC Salimah Jatiasih, Dorong Program Edukasi Keluarga
Ketua KKMP Jatimakmur, Ismail, menyatakan bahwa bantuan permodalan dari pemerintah pusat yang dijanjikan sebesar Rp3–Rp5 miliar hingga kini belum terealisasi, sehingga koperasi hanya mengandalkan modal dari simpanan pokok dan wajib anggota serta kerja sama terbatas dengan pelaku usaha lokal.
Kondisi ini memaksa pengurus koperasi untuk mengeluarkan biaya pribadi demi menjaga kelangsungan operasional, meski minat masyarakat terhadap koperasi cukup tinggi.
Anggota Komisi III DPRD, Abdul Muin Hafied, menegaskan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DiskopUKM) harus aktif turun ke lapangan untuk memetakan persoalan yang muncul di setiap kelurahan.
Baca Juga: Siap Manfaatkan, Bupati Bogor Meninjau Jalan Shortcut Subianto Sentul
Pendataan ini menjadi landasan agar Pemkot dapat melaporkan kondisi riil ke pemerintah pusat dan mendorong pencairan bantuan modal serta dukungan lain yang diperlukan.
Selain itu, Muin juga menyoroti pentingnya kemudahan perizinan, akses usaha, dan fasilitasi modal dari pemerintah daerah agar koperasi dapat bertahan dan berkembang.
Program Koperasi Kelurahan Merah Putih adalah bagian dari upaya nasional yang melibatkan kementerian terkait seperti Kementerian Koperasi dan Kementerian Pangan, bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput.
Di Kota Bekasi sendiri, peluncuran kelembagaan koperasi ini menjadi momentum besar yang dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dari legislatif dan eksekutif, menunjukkan dukungan kolaboratif dalam mengembangkan koperasi sebagai pondasi ekonomi masyarakat.
Namun, berbagai laporan menunjukkan bahwa tanpa dukungan modal dan pengelolaan yang memadai, koperasi seperti KKMP Jatimakmur mengalami hambatan serius dalam menyediakan barang kebutuhan pokok.