SiLPA APBD Kabupaten Capai Rp293 Miliar, ini Faktor Penyebabnya Menurut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

LENTERATIMES.COM - Dalam mengamati realitas APBD Kabupaten Bogor 2023, proyek-proyek yang tidak tuntas telah mengakibatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 293 miliar. 

 

Meskipun SiLPA APBD Kabupaten Bogor tersebut belum menjadi nilai final, menurut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), angka tersebut mencerminkan adanya tantangan dalam pelaksanaan proyek dan pengelolaan keuangan daerah.

 

Sekretaris BPKAD Kabupaten Bogor, Achmad Wildan, menyampaikan bahwa per 31 Desember 2023, SiLPA mencapai Rp 293 miliar. 

 

 

“Per 31 Desember 2023 ya, itu pun belum rekonsiliasi untuk tiap Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD),” ujarnya Wildan, melansir Radar Bogor, Selasa (9/1/24).

 

Namun, perlu dicatat bahwa angka tersebut belum termasuk perhitungan SiLPA di sektor fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Dinas Pendidikan, dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD di Kabupaten Bogor.

 

Menurut Wildan, masih dalam proses rekonsiliasi data untuk tiap Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD), dan belum dapat diterbitkan secara rinci. 

 

 

Namun, beberapa faktor yang menyebabkan SiLPA antara lain adalah efisiensi gaji pegawai yang telah pensiun, efisiensi proyek penataan Kali Baru, dan retensi proyek. 

 

Efisiensi tersebut terutama terjadi pada proyek-proyek yang tidak terealisasi, mencakup sekitar 20 kegiatan dari perencanaan hingga fisik.

 

Meskipun SiLPA mencapai angka signifikan, sejumlah SKPD Pemkab Bogor mengklaim bahwa serapan APBD Tahun 2023 mereka telah mencapai di atas 90 persen. 

 

 

Sebagai contoh, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Teuku Mulya, menyatakan bahwa serapan anggaran di dinasnya mencapai 96 persen dengan SiLPA hanya sekitar 4 persen.

 

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Bambang Tawekal, juga memberikan klaim bahwa serapan anggaran di dinasnya tinggi, yakni mencapai 95,1 persen. 

 

Meskipun begitu, pertanyaan penting muncul: Apakah klaim ini mencerminkan realitas secara menyeluruh, ataukah masih terdapat ketidaksesuaian antara klaim dan fakta di lapangan?

 

 

Dalam menghadapi tantangan SiLPA, perlu adanya evaluasi mendalam terkait efisiensi proyek, manajemen pegawai, dan perencanaan proyek yang lebih akurat. 

 

Penyusunan strategi pemulihan keuangan daerah dan perbaikan proses proyek menjadi krusial untuk menghindari SiLPA di masa mendatang.

 

Situasi SiLPA APBD Kabupaten Bogor 2023 menciptakan tantangan signifikan bagi pemerintah daerah. Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek, manajemen keuangan, dan klaim serapan anggaran perlu menjadi fokus utama. 

 

 

Dengan melakukan langkah-langkah perbaikan yang efektif, diharapkan Kabupaten Bogor dapat mengatasi masalah SiLPA dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerahnya.***/Cok