Tahun Depan, Biskita Bakal Diserahkan ke Pemkot Bogor, Diminta Kelola Sendiri

LENTERATIMES.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dikabarkan diminta mengelola sendiri transportasi massal Biskita Trans Pakuan pada 2025 mendatang.

Hal ini menyusul akan dihentikannya subsidi program Buy The Service (BTS) dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Artinya, pendanaan Biskita nantinya tidak lagi oleh pemerintah pusat akan tetapi bersumber dari APBD Kota Bogor.

Sekda Kota Bogor Syarifah Sofiah mengatakan, Pemkot Bogor telah melakukan pertemuan dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Barat di Bekasi pada 2 Juli 2024.

Dalam pertemuan itu, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) meminta Pemkot Bogor untuk mengelola secara mandiri pelaksanaan Buy The Service (BTS) Biskita Trans Pakuan.

"Pada tahun 2025 Biskita sudah tidak lagi dikelola oleh pemerintah pusat melalui APBN dan akan dalihkan semuanya ke Pemkot Bogor," ujar Syarifah, Rabu, 3 Juli 2024.

Dengan demikian, Biskita bakal dikelola menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor.

Sayarifah mengaku pengalihan ini tidak mudah dari sisi pendanaan dan pengelolaan.

"Pengalihan ini kan nggak mudah, yang pertama dari sistem pendanaan dan pengelolaan. Di situ kan ada banyak aspek operator, penyedia layanan dan lain sebaginya," sambungnya.

Dalam pertemuan tersebut, dijelaskan juga proses pengalihan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan apa saja yang harus disiapkan nantinya.

"Supaya aturan atau dasarnya yang harus disiapkan apa. Kalo dari mereka (Pemerintah Provinsi) ada beberapa Peraturan Gubernur (Pergub), berarti untuk kita nanti akan Peraturan Wali Kota (Perwali) apa saja," ungkap Syarifah.

"Untuk penyimpanan anggarannya kemaren disampaikan kalo subsidi ada kelemahannya dan lain sebagainya. Jadi Provinsi Jabar pun menyimpannya di belanja layanan. Nah kita akan mengikuti juga," lanjutnya.

Yang menjadi kekhawatiran saat ini, Pemkot Bogor ingin dengan adanya pengalihan ini masayarakat tidak merasakan perbedaan layanan Biskita.

"Jadi di Provinsi itu 2 koridor walaupun sudah beralih ke Pemprov dari pusat tapi dari pelayanan itu masyarakat tidak merasakan perbedaan. Itu yang kita harapkan apapun prosesnya pengalihan dan sebaginya masyarakat tidak merasakan perbedaan," Jelasnya.