Diskominfo Kuatkan Tata Kelola TIK, Audit dan Clearance Jadi Fokus Sosialisasi

LENTERATIMES.COM - Pemerintah Kabupaten Bogor mulai menata ulang belanja digital.

Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), sosialisasi audit dan clearance belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) resmi digelar sebagai langkah konkret menciptakan transformasi digital yang efisien, aman, dan terarah.

Langkah ini sekaligus menandai komitmen kuat Pemkab Bogor dalam memperkuat tata kelola elektronik dan mencegah tumpang tindih sistem di lingkungan birokrasi.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor menggelar sosialisasi audit serta proses clearance belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Kamis (10/7), bertempat di Ruang Tirto Adhi Soerjo, Diskominfo Cibinong.

Baca Juga: Wujudkan Puncak Lebih Baik, Bupati Bogor Mulai Penataan Kawasan Secara Resmi

Acara ini bertujuan memastikan agar pengeluaran TIK di setiap perangkat daerah sejalan dengan strategi pembangunan daerah dan tidak terjadi pengulangan atau pemborosan.

Acara dibuka langsung oleh Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal.

Hadir sebagai narasumber, perwakilan dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) RI yang memberikan pemaparan teknis sekaligus menyampaikan arah kebijakan baru transformasi digital nasional—seiring bergantinya nomenklatur kementerian.

Sosialisasi ini diikuti oleh para pengelola sistem informasi dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab Bogor.

Baca Juga: Demi Tanamkan Jiwa Nasionalis, Rudy Susmanto Gaungkan Indonesia Raya dan Pancasila di Kabupaten Bogor

Materi yang disampaikan menekankan pentingnya pengawasan belanja digital agar pembangunan sistem informasi lebih tepat sasaran, efektif, dan mendukung visi smart government.

Menurut Bambang, kegiatan audit nantinya akan melibatkan tim profesional yang akan memeriksa aspek keamanan sistem, efektivitas penggunaannya, dan kesesuaian belanja TIK dengan peraturan serta standar nasional.

Hasil audit ini akan menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan pengadaan TIK yang lebih efisien dan strategis ke depannya.

“Proses audit dan clearance ini sangat penting agar sistem digital yang dibangun tidak tumpang tindih dan benar-benar sesuai kebutuhan. Tujuannya adalah untuk efisiensi dan efektivitas anggaran,” kata Bambang.