Wujudkan Kota Kondusif, Wali Kota Prabumulih Usung Rekonsiliasi Sebagai Arah Pembangunan

LENTERATIMES.COM - Dalam politik, keberanian mengakui kesalahan sering kali lebih berharga daripada sekadar menunjukkan kekuasaan.

Di Prabumulih, Wali Kota H. Arlan mengambil langkah tak biasa: menurunkan ego, membuka ruang dialog, dan memilih rekonsiliasi demi menjaga stabilitas kota.

Di tengah sorotan publik yang tajam, permintaan maaf yang disampaikannya bukan hanya menyudahi polemik, tetapi menjadi sinyal kuat bahwa arah kepemimpinan sedang bertransformasi: dari dominasi menuju kolaborasi.

Rekonsiliasi kerap menjadi fondasi penting dalam membangun arah baru sebuah pemerintahan. Di Kota Prabumulih, hal ini terasa nyata ketika Wali Kota H. Arlan memilih untuk menyelesaikan polemik pencopotan Kepala SMPN 1, Roni Ardiansyah, dengan cara yang bijak dan terbuka.

Ketegangan sempat meningkat setelah keputusan administratif tersebut menjadi konsumsi publik. Berbagai pihak menanggapi, media mengangkat isu, dan masyarakat mulai terbagi dalam opini. Namun, di tengah situasi yang mulai memanas, Wali Kota Arlan memilih pendekatan dialogis dibanding konfrontasi.

Baca Juga: Wabup Bogor Jaro Ade Ajak ASN Teladani Rasulullah untuk Tingkatkan Pelayanan Publik

Pada tanggal 18 September 2025, Arlan menyampaikan permintaan maaf terbuka, menyebut bahwa pengalaman ini menjadi pelajaran penting baginya. Ia menyatakan, “Kesalahan ini saya jadikan pelajaran untuk lebih bijak.” Ungkapan itu bukan sekadar klarifikasi, melainkan pernyataan arah baru: menjadikan kepemimpinan sebagai ruang untuk merangkul, bukan hanya memutuskan.

Langkah tersebut langsung disusul dengan dikembalikannya Roni Ardiansyah ke posisinya sebagai kepala sekolah sehari sebelumnya, 17 September 2025. Bagi publik, ini menjadi sinyal kuat bahwa kepercayaan sedang dirajut kembali. Rekonsiliasi ini menjadi bukti bahwa kepemimpinan yang baik mampu menyatukan, bukan memecah.

Arlan memahami bahwa stabilitas sosial adalah fondasi utama pembangunan.

Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa kegaduhan hanya akan menghambat program-program pembangunan yang telah dirancang.

“Kita harus kembali ke tujuan utama: pembangunan untuk kesejahteraan warga. Prabumulih butuh suasana kondusif,” ujarnya.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan, stabilitas memungkinkan jalannya program prioritas tanpa hambatan.

Baca Juga: Pemkab Bogor Jamin Kelancaran Lalu Lintas Saat Perbaikan Jalan Janala–Lebakwangi Rumpin

Oleh karena itu, langkah rekonsiliasi ini bukan hanya berdampak politis, tapi merupakan bagian dari strategi besar menjaga laju pembangunan kota.