Atasi Defisit dan Pengangguran, Bupati Bogor Dorong Integrasi Program dan Bentuk 570 Dapur Makan Bergizi

LENTERATIMES.COM - Pemkab Bogor menyiapkan langkah strategis untuk menghadapi potensi defisit anggaran tahun 2026 sekaligus mengatasi masalah pengangguran.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan bahwa efisiensi belanja wajib dan integrasi antarprogram menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam arahannya, Bupati Rudy menyebutkan terdapat empat tantangan besar yang berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 akibat kebijakan dari pemerintah pusat dan provinsi.

Baca Juga: Cegah Penyebaran Chikungunya, Dinkes Kabupaten Bogor Siapkan Rapid Test dan Galakkan Gerakan 3M Plus

Beberapa di antaranya adalah pemotongan Dana Transfer Pusat, pengurangan bantuan iuran BPJS dari Provinsi Jawa Barat, penghapusan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta kewajiban pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) guru yang kini dibebankan kepada APBD.

Untuk mengatasi tekanan tersebut, Rudy menekankan pentingnya sinergi antarperangkat daerah agar program pemerintah lebih efisien dan berdampak langsung pada masyarakat.

“Berapapun uang yang dikeluarkan, harus bergantung bagaimana ekonomi masyarakat bisa bergerak, bukan sekadar menggugurkan kewajiban,” tegasnya.

Baca Juga: Pemkab Bogor Akan Hidupkan Kembali Car Free Day di Jalan Tegar Beriman

Ia meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menghentikan praktik kerja terpisah dan beralih ke model integrasi berbasis klaster usaha.

Dengan pendekatan ini, setiap perangkat daerah saling mendukung dalam pelatihan, penyediaan alat, serta distribusi hasil produksi.

Rudy mencontohkan kolaborasi antara Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perindustrian, dan Dinas Koperasi.

Baca Juga: Pemkab Bogor dan BPKP Jawa Barat Gelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa 2025

Dinas Koperasi dapat menyelenggarakan pelatihan pembuatan sepatu, Dinas Perindustrian menyediakan mesin dan bahan baku, sementara Dinas Pendidikan membantu penyerapan hasil produksi untuk kebutuhan seragam sekolah.

“Dengan mewajibkan minimal satu perangkat daerah menyelenggarakan satu klaster pelatihan dan bantuan usaha bagi peserta, diperkirakan ada potensi melahirkan banyak wirausahawan baru di Kabupaten Bogor,” ujar Rudy.