Bupati Bangkalan di Tahan KPK, Lantaran Terima Suap Rp 5,3 Milyar

LENTERATIMES.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron (RA) sebagai tersangka jual beli pos. RA diduga menerima suap sekitar Rp 5,3 miliar.

Hal itu diungkapkan Ketua KPK Firli Bahuri saat menggelar konferensi pers terkait pengungkapan dugaan suap jabatan dan pembelian jabatan di lingkungan Pemkab Bangkalan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis 8 Desember 2022 dini hari. Firli menjelaskan, Bupati menetapkan rasio tertentu untuk jumlah kursi di Kabupaten Bangkalan.

Untuk apa yang disebut dengan commitment fee, harga kursi kantor tersebut dipatok sekitar Rp 50 juta hingga 150 juta, dan teknis penyerahannya secara tunai melalui orang yang dipercaya yaitu tersangka RA. Dalam menjalankan tugasnya, RA berwenang menyeleksi dan menentukan langsung kelulusan Pegawai Negeri Sipil (ASN) Kabupaten Bangkalan.

Baca Juga: Buah Nanas Bisa Turunkan Kolesterol? Simak Faktanya

“Pemkab Bangkalan atas perintah Bupati Bangkalan RA membuka formasi seleksi pada beberapa posisi jabatan di tingkat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) termasuk juga jabatan promosi untuk eselon 3 dan 4,” ucap Firli.

Bupati RA kemudian menggalang dana dari para ASN yang ingin mengisi jabatan melalui seleksi atau lelang. ASN yang bersedia membayar iuran gadai dan dinyatakan lolos oleh Bupati Bangkalan adalah tersangka (WY), Dirjen Keamanan Pangan Achmad Mustaqim (AM).

Tersangka lainnya adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Salman Hidayat (SH) dan Kepala Badan Pengembangan Personalia dan Peralatan (BKPSDA) Kabupaten Bangkalan Agus Eka Leandy (AEL).

Baca Juga: Tempat Kedai Kopi di Jakarta dengan Barista Disabilitas

Selain jual beli jabatan, ada kuitansi sejumlah uang yang diterima Pangeran Bupati. RA diduga terlibat dalam pengaturan beberapa proyek Pemkab Pangkaran sebesar 10% dari nilai proyek.