LENTERATIMES.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi menyoroti kebijakan rotasi dan mutasi besar-besaran yang dilakukan Pemkot Bekasi.
Sebanyak 250 pejabat eselon II, III, dan IV resmi dirotasi oleh Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, pada Rabu (29/10/25).
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bekasi 2025, Rizky Topananda, menilai langkah tersebut penting untuk memperkuat kinerja birokrasi dan pelayanan publik.
Baca Juga: Komisi I DPRD Kota Bekasi Bahas Sengketa Tanah Yayasan Alexandria dalam Rapat Kerja
Namun, ia menegaskan bahwa seluruh proses harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
“Yang pertama, kelihatan mutasi, rotasi itu memang sejak awal. Saya di Komisi saat itu menekankan kepada eksekutif untuk segera melakukan proses ini. Sudah lama saya mendorong. Kenapa? Karena perform pemerintah dalam hal ini, fungsi pelayanan terhadap masyarakat, itu sangat tergantung pada birokrat yang ada, ASN yang ada di pemerintah,” ujar Rizky mengutip Radar Bekasi.
Rizky menekankan bahwa perombakan jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi harus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.
“Biar pelayanan tidak terhambat, maka ayo berbenah, rapihkan semua struktur dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Maka dalam proses ini, kita memahami bahwa ini domain eksekutif. Eksekutif berhak melakukan proses mutasi-rotasi dengan catatan golnya untuk pelayanan publik dan prosesnya harus dilakukan secara transparan dan akuntabel pastinya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rizky menyoroti pentingnya penerapan sistem merit agar pejabat ditempatkan sesuai kompetensi dan keahlian.
“Ini harus menjadi harga mati. Karena ini menjadi landasan utama, bukan landasannya kedekatan personal. Kalau merit system dilaksanakan secara adil, secara objektif, maka posisi tertentu akan ditempatkan atau akan diisi oleh orang yang ahli di bidangnya,” jelasnya.
Meski demikian, Komisi I DPRD Kota Bekasi mengaku tidak dilibatkan secara langsung dalam proses pembahasan rotasi dan mutasi tersebut.
“Dari proses sebelumnya, kita di Komisi I yang menjadi mitra ke pemerintahan dalam hal kepegawaian, tidak ada diskusi jauh terkait ini. Tapi sebagai mitra kinerja pemerintahan, tentu kita juga punya catatan dari hasil beberapa kali rapat dengan BKPSDM,” ungkapnya.